P O L I T I K

TPUA Gugat dan Minta Jokowi Lengser, Politikus PDIP: Tahu Aturan Enggak Sih?

Minggu, 2 Mei 2021 | 13:26 WIB
Oleh: Markus Junianto Sihaloho / IDS

Jakarta, BeritaIndonesia.com – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen (Purn) TNI Tubagus Hasanuddin mempertanyakan langkah sekelompok warga yang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Mereka mengajukan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), bertujuan memintanya mundur dari jabatannya.

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (30/4/2021). Didaftarkan dengan penggugat Muhidin Jalih dan Tergugat Presiden Jokowi.

“Tahu aturan enggak sih? Mendesak Presiden mundur dari jabatannya, itu bukan perkara mudah dan perlu proses panjang,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (2/5/2021).

Dijelaskan Hasanuddin, proses pemakzulan terjadi di parlemen. Untuk itu, DPR harus menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

HMP ini bisa dilakukan jika dianggap presiden melakukan pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun tindakan tercela. Hak ini diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR, dan bila memenuhi persyaratan administrasi dapat dilanjutkan dalam sidang paripurna.

Sidang paripurnanya sendiri takkan sah bila tak dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR dan minimal 2/3 dari jumlah itu menyetujuinya.

Usai HMP disetujui, akan dilanjutkan pembentukan Panitia Khusus yang bekerja mendalami permasalahan yang ada. Hasilnya, dilaporkan kembali ke rapat paripurna DPR. Hasilnya bisa melanjutkan pemakzulan, dan bisa juga tidak. Sidang ini pun harus seusai syarat kehadiran yang sah.

Bila memang Pansus menyetujui pemakzulan dan paripurna DPR juga menyetujui, hasilnya akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga terakhir ini yang akan bersidang mengecek pendapat dari DPR itu.

Jika memang dianggap sah dan sejalan dengan UUD 1945, maka MK akan meneruskan usul pemberhentian presiden ke MPR. Nantinya MPR yang akan mengeksekusi pemberhentian melalui rapat paripurna yang wajib dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

“Tapi kalau kita melihat keadaan koalisi pendukung pemerintah di DPR dan MPR saat ini, rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau kemudian ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat seperti Pak Jokowi,” pungkas Hasanuddin.bio/bamz.

TITO K ” Jadwal Baru Pilkada 2020 Tergantung Kondisi Pandemi Covid-19″

31 Maret 2020, 08:51 WIB

Berita Indonesia.com, Jakarta – Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan terus melihat perkembangan wabah Covid-19 di Indonesia, untuk menjadi rujukan penentuan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020.

Menurut dia, Kemendagri saat ini fokus menuntaskan masalah penanganan Covid-19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi yang terpenting.

“Pesta demokrasi, Pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang,” kata Tito dalam keterangannya, Selasa (31/3/2020).

Menurut dia, baik DPR, KPU, Bawaslu, serta DKPP memahami bahwa kondisi seperti saat ini tak memungkinkan melakukan tahapan-tahapan pilkada. Apalagi bisa saja bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid-19 tentang physical distancing dan pembatasan sosial lainnya.

Mantan Kapolri itu pun langsung segera bergerak untuk berkoordinasi dengan kementerian lain untuk menyusun Perppu Pilkada 2020.

“Segera berkordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur Pilkada 2020,” jelas Tito.

Fokus Melawan Covid-19

Dia menegaskan, jadwal pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada 2020.

“Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumber daya nasional, termasuk seluruh Pemda dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid-19. Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid-19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman-teman di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” pungkas Tito.